Media sosial dikenal sebagai wadah untuk berinteraksi dengan orang lain, entah itu dari teman lingkungan sekitar, berkenalan secara acak dengan orang luar negeri maupun dalam negeri. Tidak sedikit anak-anak muda yang memposting kesehariannya untuk dipamerkan ke para pengikutnya.

Tapi kini, hal itu tidak lagi menjadi fungsi media sosial itu sendiri. Menjelang pemilihan umum 2019, dunia maya tidak lagi dihadirkan sebagai alat posting keseharian, tapi sebagai ruang pengawasan, pengendalian, bahkan sampai ke area penghukuman ke pengguna tertentunya. Perubahan itu tentu membuat orang tertentu merasa tidak merasa nyaman lagi dalam memakai media sosial.

Hal itu dikarenakan membicarakan masalah politik, terlebih suasana pemilu 2019 yang kian hari semakin panas, beberapa pihak mulai mengeluarkan caranya masing-masing untuk membahas polemik politik di masyarakat. Bahkan di tahun 2018 lalu, terjadi kecenderungan politisasi di berbagai media maya di tanah air.

Segala kegiatan pengguna internet, entah itu mengshare berita, memberi komentar, membahas politik, ekonomi, olahraga, sampai agama pun bisa terbaca oleh pihak-pihak tertentu sebagai pengkuburan politik. Bagi netizen Indonesia, mereka selalu memberikan nama-nama panggilan untuk kubu yang sedang marak mereka bahas.

Kedua nama panggilan tersebut biasanya diperuntukan pendukung pemerintah dan satunya lagi untuk kubu oposisi. Kedua kubu itu satu sama lainnya sama-sama melihat dan tidak jarang terjadi penghukuman secara tidak langsung ketika anggota salah satu kubu melakukan kesalahannya. Dan media yang mereka pakai untuk menilainya adalah media sosial.

Sistem penghukuman seperti dinamakan digital vigilantisme. Lebih jelasnya, ketika kelompok-kelompok rakyat merasa tidak enak atau tersinggung dengan pernyataan aktivitas maupun perkataan kelompok lainnya, maka rakyat yang tersinggung itu pun akan menyerang pihak pemberi pernyataan melalui gadget atau platform media sosial.

Saat pihak pemberi pernyataan sudah tidak tahan lagi, maka dalam kurun berapa waktu pasti mereka akan ikut balik menyerang juga. Banyak cara yang bisa dikaitkan dengan aktivitas vigilantisme di medsos, seperti menyebarkan informasi orang lain yang sifatnya personal atau rahasia.

Pada umumnya penyebaran tersebut dilakukan dengan mengumbar salah satu pelanggaran pihak tertentu ke beberapa platform medsos, seperti Youtube, Instagram, Facebook, hingga aplikasi chat.

Praktik digital vigilantisme ini kemudian masuk kepada masalah pemilihan umum 2019. Sebelumnya memang sudah ada beberapa kasus yang berkaitan dengan praktik tersebut. Contohnya saja kasus ujaran kebencian pada masa pilkada serentak tahun 2018 lalu. Tentu saja warganet Indonesia saling mengomentari berita-berita tersebut dan saling membenci satu sama lainnya.

Hal itu pasti akan menyebabkan pihak-pihak tertentu akan merasa dirugikan dan mendapat respon negatif dari masyarakatnya. Sayangnya, sistem kerja dalam melaporkan konten negatif di Indonesia masih kurang memuaskan. Terkadang pelapor tidak diberikan kejelasan pelayanan, sehingga dengan gampangnya lagi pelaku bisa membuat akun baru lagi untuk menyebar luaskan konten negatif lainnya.

Contoh lain yang bisa diambil adalah saat bom Surabaya Mei 2018 lalu. Beberapa netizen ada yang marah, sedih, ikut mendoakan, bahkan sampai ada yang mengutuk para pelakunya. Tapi, ada pula yang mengatakan kalau kasus tersebut hanyalah pengalihan isu untuk menyembunyikan masalah pemilihan umum 2019 yang akan berlangsung.

Dalam sekejap saja, media sosial ramai membicarakan pengalihan-pengalihan isu itu. Tidak sedikit dari mereka yang memberikan screenshot untuk menjelaskan duduk perkaranya. Tidak jarang juga yang pada awalnya hanya di pihak yang normal, pada akhirnya harus ikut berurusan dengan pihak kepolisian.

Kini pemilihan umum 2019, terutama pemilu capres dan cawapres sudah di depan mata. Semakin hari kian memanas dari kedua kubu yang sedang sama-sama berjuang untuk memenangkan hari rakyat Indonesia. Tapi di sisi lain, netizen sudah mulai melontarkan perkataan-perkataan pedas, saling memaki, perang tagar, saling lapor, bahkan sampai benar-benar mobilisasi massa.

Aktivitas-aktivitas tersebut pada umumnya berasal dari dua kubu yang awalnya memang sudah berselisih, yakni pihak pendukung pemerintah dan kelompok oposisi. Untuk menyerang si target, biasanya dari masing-masing pihak akan bergerak cepat dalam mencari informasi atau melacak mengenai target mereka.

Setelah ditemukannya, mereka akan menampilkannya untuk dijadikan bahan meme, sehingga dipenuhi dengan komentar para warganet lainnya. Sebenarnya kalau membahas mengenai moral yang dimiliki, pastinya setiap orang mempunyai standarnya sendiri-sendiri. Aturan moral dalam bermedia sosial memang tidak tertulis, tapi setidaknya, kita pun juga harus pintar memilih apa saja yang layak untuk dibagikan atau dikomentari.

Medsos yang harusnya bisa menjadi ruang publik untuk mencari pertemanan, kini menjadi media yang tidak layak dipertontonkan, terlebih untuk anak-anak di bawah umur. Karena itu, lebih baik kita ambil saja langkah yang sehat dalam mendukung pemilihan umum 2019 ke depannya.

Salah satu cara yang bisa kita ambil adalah menyebarkan konten positif dari partai atau capres maupun cawapres yang kita dukung. Agar lebih gampang, tidak ada salahnya Anda menambahkan jumlah followers dengan memakai jasa belifollowers.com. Semakin banyak jumlah pengikut Anda, maka akan semakin gampang Anda mendapatkan pendukung.