Pengertian Politik Demokrasi

Politik demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak pilih dan memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum. Sistem demokrasi juga mencakup hak asasi manusia, hak sipil, hak politik, dan hak ekonomi yang sama bagi semua warga negara.

Sejarah demokrasi dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani Kuno, di mana konsep demokrasi pertama kali dikembangkan. Pada awalnya, demokrasi hanya diperuntukkan bagi laki-laki kulit putih yang merdeka dan tidak miskin. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, konsep demokrasi telah berkembang menjadi sistem yang memberikan hak pilih bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Sistem demokrasi telah lama dianggap sebagai salah satu sistem pemerintahan terbaik di dunia, karena memberikan hak pilih bagi seluruh warga negara dan menghargai hak asasi manusia yang sama bagi semua orang. Selain itu, sistem demokrasi juga memungkinkan warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme pemilihan umum yang adil dan transparan.

Namun, meskipun demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang banyak diakui secara internasional sebagai yang terbaik, sistem ini tidak selalu berjalan lancar di setiap negara. Beberapa masalah yang mungkin terjadi dalam sistem demokrasi meliputi polarisasi politik yang tinggi, campur tangan kekuasaan dalam proses pemilihan, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Isu Politik Demokrasi yang Sedang Berkembang di Dunia

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang banyak diakui secara internasional sebagai yang terbaik, namun masih terdapat beberapa isu politik demokrasi yang sedang berkembang di dunia saat ini. Beberapa di antaranya adalah:

1. Partisipasi politik: di beberapa negara, terutama di negara-negara berkembang, terdapat usaha untuk meningkatkan partisipasi politik dari rakyat, terutama dari kaum muda dan wanita. Hal ini penting karena partisipasi politik yang tinggi dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem pemerintahan.
2. Korupsi: masalah korupsi merupakan isu yang sering terjadi dalam sistem demokrasi, karena adanya kekuatan ekonomi yang tidak seimbang dan rentannya sistem politik terhadap campur tangan dari pihak-pihak tertentu. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem pemerintahan dan mengurangi partisipasi politik.
3. Polarisasi politik: di beberapa negara, terdapat perbedaan pendapat yang sangat tajam antara kelompok-kelompok politik yang berbeda, yang menyebabkan polarisasi dan konflik yang tinggi. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas sistem demokrasi.
4. Diskriminasi: di beberapa negara, terdapat diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti wanita, minoritas etnis, atau kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki hak pilih yang sama. Diskriminasi ini dapat mengurangi partisipasi politik dari kelompok-kelompok tersebut dan merusak kepercayaan masyarakat pada sistem pemerintahan.
5. Manipulasi pemilihan: di beberapa negara, terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi hasil pemilihan umum, seperti dengan cara menggunakan uang atau kekerasan. Manipulasi pemilihan dapat menyebabkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat pada sistem pemerintahan.

Oleh karena itu, penting untuk mencari cara-cara untuk mengatasi isu-isu tersebut agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu-isu yang berkembang dalam politik demokrasi:

1. Meningkatkan partisipasi politik: salah satu cara untuk mengatasi isu partisipasi politik yang rendah adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam proses pemilihan umum. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan edukasi atau menggalakkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik.
2. Memberantas korupsi: masalah korupsi dapat diatasi dengan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tindakan-tindakan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi politik dan menegakkan hukuman bagi pelaku korupsi.
3. Menghindari polarisasi politik: polarisasi politik dapat diatasi dengan meningkatkan dialog dan komunikasi antarkelompok politik yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan forum-forum diskusi yang terbuka atau mempromosikan prinsip-prinsip toleransi terhadap perbedaan pendapat.
4. Menghapus diskriminasi: diskriminasi dapat diatasi dengan menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada dalam sistem politik dan memberikan hak pilih yang sama bagi semua warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan reformasi politik yang mengakui hak asasi manusia yang sama bagi semua orang.
5. Mencegah manipulasi pemilihan: manipulasi pemilihan dapat diatasi dengan meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan umum dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kecurangan yang mungkin terjadi.
6. Menjamin transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan: untuk mengatasi manipulasi pemilihan, diperlukan tindakan-tindakan yang efektif untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan. Ini dapat dilakukan dengan cara mengawasi proses pemungutan suara dengan baik, memberikan akses yang sama bagi semua pihak terhadap media massa.

Itulah beberapa tips yang dapat mencegah atau mengurangi kecurangan/permasalahan yang timbul dari isu politik Demokrasi. Dalam penerapannya masyarakat memberikan hak suara mereka secara rahasia, jujur dan transparan kepada calon-calon yang dipilih untuk menempati kursi pemerintahan serta presiden dan wakil presidennya. Ini merupakan wujud dari politik Demokrasi yang diterapkan. Dalam hal pemilihan, para calon sering melakukan kegiatan/kampanye politik melalui media sosial seperti Instagram untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga menjadi terkenal.